Lensa Klaten.com – Dengan mengenakan pakai serba hitam, ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam forum GTT-PTT Non K2 (guru tidak tetap-pegawai tidak tetap non kategori II) Klaten, Geruduk kantor DPRD Kabupaten Klaten Jawa Tengah Kamis (27/02-25).
Kedatangan mereka ke kantor DPRD guna melakukan audensi dengan Komisi IV guna memperjuangkan nasibnya yang selama ini “terkatung-katung” tanpa ada kejelasan, tidak masuk dalam formasi PPPK.
Mereka berharap dengan bertemu dengan para wakil rakyat dan melakukan dialog terkait informasi PPPK, ada upaya dari para anggota Dewan ikut memperjuangan dan meminta agar Pemerintah Kabupaten Klaten untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar ada kesempatan kembali untuk membuka formasi PPPK.
Setelah menunggu lebih dari 1 jam, akhirnya 15 perwakilan diterima ketua Komisi IV Sutarna. Dalam dialaog tersebut Sutarno menampung semua permohonan serta keluhan dari para perwakilan, untuk selanjutnya akan ditampung dan di komunikasikan dengan Komisi lain yang membidangi serta Dinas terkait lainnya.
Kepada wartawan Sutarna, mengatakan kedatangan mereka ke Komisi IV dalam rangka memperjuangkan nasibnya, terutama dengan adanya efisiensi anggaran APBN. Mereka berharap ada perhatian serta perlindungan dari para wakil rakyat. Mereka berharap masih ada kesempatan untuk bisa mengikuti PPPK.
” Mereka pada umumnya sudah memiliki masa kerja cukup lama. Mulai dari yang 6 tahun hingga 15 tahun. Namun saat mengikuti formasi P3K, selalu kalah bersaing dengan peserta lain, terutama peserta dari luar. Padahal rata rata mereka juga memegang sertifikat PGSD”, ujar Tarno.
Lebih lanjut Tarno menjelaskan Komisi IV telah menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh 15 perwakilan untuk selanjutnya akan dikomunikasikan dengan Komisi terkait lainnya serta OPD serta dinas terkait lainnya yang membidangi.
” Saat ini kita belum bisa memberi kepastian atau jawaban. Tapi yang jelas semua keluh kesah dan harapan mereka telah kita tampung dan secepatnya akan kita koordinasikan dengan dinas serta OPD terkait dan komisi lain yang membidangi, agar masalah ini segera terselesaikan”, ujarnya.
Sementara itu Ketua GTT/PTT Non K2 Klaten, Sony Ade Setiawan, kepada wartawan mengatakan maksud kedatangan ke DPRD Klaten untuk menemui wakil rakyat di Komisi IV, guna memperjuangan nasib kawan kawan GTT/PTT yang hingga saat ini belum bisa mengikuti P3K.
Lewat audiensi nanti dirinya berharap pemerintah bisa mengakomodir aspirasi para tenaga honorer Non K2. Karena hingga saat ini di Klaten masih ada sekitar 826 tenaga honorer Non K2 yang nasibnya masih dipertanyakan.
” Harapan dan tujuan kami berdialog dengan para wakil rakyat, berharap agar tahun ini bisa dibukakan formasi PPPK, agar nasib kami yang telah mengabdi belasan tahun ini jelas. Kami berharap teman-teman yang di tahap satu belum lolos, atau belum lulus P3K tahun ini, dan masuk kategori R2-R3, bisa terangkat paruh waktu ataupun penuh waktu,” ujar Sony.
Lebih lanjut Sony menjelaskan ratusan GTT/PTT yang ada di Klaten saat ini meliputi penjaga sekolah, pustakawan, tenaga administrasi, guru kelas, guru agama, mulai dari tingkat SD hingga SMP. Rata rata mereka memiliki masa kerja mulai 6 tahun hingga ada yang sudah 20 tahun mengajar sebagai guru.(batavia)
