Opini ditulis oleh : Urbanus Ura Weruin
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara – Jakarta
Salah satu tantangan wirausahawan di era digital adalah memahami, mengolah, dan memanfaatkan tekonologi guna menangkap peluang bisnis, merumuskan kebijakan usaha, dan mengelola bisnis secara efektif, dan efisien dengan memanfaatkan informasi melalui ruang digital. Tetapi pemanfaatkan teknologi digital ini tidak tanpa problem. Salah satu problem utamanya adalah infomasi yang begitu mudah didapat dari teknologi digital tidak sepernuhnya dapat dipercaya. Banyak informasi yang disajikan dalam media sosial tidak hanya tidak tepat, tidak benar, tidak objektif, dan tidak real melainkan juga subjektif, perspektifal, dan menipu.
Kondisi ini meninpa setiap sudut kehidupan manusia, termasuk bisnis dan pelaku bisnis. Itulah sebabnya seorang wirausahawan dan pebisnis perlu memiliki pemahaman memadai tidak hanya terkait manipulasi media sosial di era digital melainkan juga mengatasi dampak media sosial bagi bisnis di era post-truth ini.
Era Post-truth
Istilah “post-truth” atau pasca kebenaran yang oleh Oxford Dictionary disebut dimulai tahun 2016 ini dipakai untuk menunjukkan perkembangan mengagetkan, kontroversial, peristiwa-peristiwa dan panorama sosial, ekonomi, dan politik dimana objektivitas dan rasionalitas tunduk pada emosi, atau kepercayaan tak lagi dibangun atas fakta dan data, melainkan perspepsi dan doxa. Itulah sebabnya mengapa José Antonio Llorente dalam The Post-truth Era, mengatakan, berita-berita menyesatkan (fake news) yang membohongi masyarakat hadir di mana-mana. Dalam era ini kebenaran menjadi sesuatu yang relatif. Sebuah peristiwa dikisahkan bukan hanya dengan cara yang berbeda melainkan juga menyajikan substansi, tujuan, dan kepentingan yang berbeda.
Nilai kredibilitas media semakin luntur digantikan oleh opini-opini personal. Fakta sendiri menempati urutan kedua. Yang utama dan terpenting adalah ‘bagaimana’ sebuah sejarah/peristiwa dikisajkan bukan ‘apa’ yang dikisahkan. Itulah sebabnya, dalam era post-truth, kisah, informasi, teks, bukan berisi tentang apa yang terjadi melainkan tentang versi-versi tentang apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dibaca tentang fakta; bukan fakta itu sendiri. Versi-versi kisah tersebut umumnya terkait dengan “ideologi” setiap orang yang mengisahkan fakta dari pada fakta telanjang.
Antonio Zarzalejos, menyatakan bahwa post-truth tidak sama dengan berbohong. Akan tetapi ia mendeskripsikan situasi di mana produksi dan manipulasi opini publik; fakta-fakta objektif kurang berpengaruh dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Post-truth ditandai dengan the relativization of truth justru di tengah objektivitas data hadir dimana-mana dan dalam supremasi emotional speeches.
Post-truth tidak bisa disebut sebagai fenomena baru. Ralph Keyes sudah menulis tentang situasi ini di tahun 2004 dalam buku Dishonesty and Deception in Contemporary Life;, juga tulisan Luis Meyer dalam Ethic magazine, edisi februari 2004. Meyer tidak menyebut era ini sebagai post-truth melainkan post-journalism. Eric Alterman, kolega Meyer mendefinisikan kondisi ini sebagai a “political weapon of disinformation” (senjata politik menyesatkan). Ia mengutip pendapat Noam Chomsky yang menolak istilah post truth; dan mengembangkan daftar yang berisikan 10 strategi manipulasi; termasuk teknik-teknik menyajikan berita yang membakar emosi secara lembut/canggih yang membuat publik mudah percaya dan tak sempat melakukan analisis kritis.
Kekacauan, kecurigaan, permusuhan mudah disulut melalui propaganda-propaganda politik melalui media digital. Referensi teks, berita, dan informasi bukan pada fakta melainkan persuasi, emosi, sentimen, dan adu domba. Gerakan-gerakan politik yang mendiskreditkan penguasa konvensional dan demokrasi, memanfaatkan lebih banyak unsur-unsur sentimental daripada rasional.
Kekhawatiran yang berkembang dalam situasi post-truth tersebut adalah bahwa deskripsi, opini, dan image yang meskipun tidak mendekati kenyataan diperlakukan sebagai kenyataan. Situasi ini tidak hanya tidak ‘diadili’ melainkan dibiarkan merajalela untuk membangun citra demi kepentingan kekuasaan tertentu. Kebenaran korespondesial dan koherensial dikalahkan oleh persuasi dan performatif. Ini yang terjadi dalam hoax politik. Terkait hoax politik, Adolfo Muñoz (2017) mengatakan bahwa dalam era post truth, hoax politik merajalela karena mereka memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk melakukannya. Hoaxs politik semacam itu tampil dalam bentuk apa yang disebut Richard Dowkins sebagai ‘meme’; sebuah bentuk pengetahuan viral yang dirancang untuk mewakili kenyataan; atau dalam bahasa Baudrillard, sebuah “realitas semu”, “realitas di balik realitas”. Meme, realitas yang mewakili realitas, realitas di balik realitas tersebut dirancang untuk menyembunyikan kenyataan, membenarkan yang salah; menciptakan image untuk menjaukan diri dari kenyataan.
Muñoz (2017) mengatakan bahwa saat ini kita hidup dalam semesta meme. Celakanya kita tidak memiliki sikap, pertimbangan, dan kriteria memadai untuk membedakan yang benar dari yang salah, yang pasti dari yang mungkin, yang terang dari yang ambigu. Kenyataannya kita tidak bertanya apakah face application sebuah pelarian dari kenyataan? Apakah aplikasi belanja sepenuhnya dapat dipercaya? Apakah facebook, instragram, line, atau tweeter merupakan teknik post-truth? Apakah semua ini merupakan perangkat dekontekstualisasi dan pemalsuan? Dapatkah penghinaan dianggap sebagai deskripsi belaka? Apakah pengalaman realitas virtual merupakan kebenaran orisinal sebagaiamna kita pahami selama ini? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan nalar kritis, rasional. dan objektif.
Pertanyaan-pertanyaan kritis ini tetap relevan karena tren populis dalam era pasca-kebenaran yang menipu menuntut agar kekuasaan yang melegitimasi dirinya sendiri harus diselidiki guna mengungkap kepalsuannya. Kepercayaan buta sama dengan memberikan diri dibimbing oleh mata pikiran yang buta dan ketidakbenaran. Luis Meyer misalnya menyatakan bahwa dalam politik, kebohongan atau setengah benar merupakan sumber daya yang digunakan dengan tangapan yang dingin dan santai. Sekarang ini, respon terhadap status quo politik dan ekonomi adalah dengan mendayagunakan unsur-unsur sentimental dan emosional, lengkap dengan pesan-pesan palsu yang memikat secara luas. Bahkan pesan-pesan palsu itu memproduksi energi politik untuk mempromosikan politik demokrasi secara terbalik.
Wirausahawan di era post-truth
Era post-truth yang ditandai dengan digitalisasi kehidupan membawa tantangan tersediri bagi wirausahawan. Umumnya wirausahawan dipersepsikan sebagai orang atau kelompok yang mampu merespon tantangan dan ketidakpastian ekonomi dengan membuka dan memanfaatkan peluang usaha secara kreatif, inovatif, dan efisien guna mendapatkan keuntungan.
Dalam era pasca kebenaran dimana setiap orang menjadi corong bagi dirinya sendiri, era dimana tidak ada batas nyata antara realitas dan hiperealitas, antara fakta dan persepsi; antara kebenaran korespondensial dan kebenaran perspektif; dan sebagainya. Dalam dunia dimana segala sesuatu mengalir, tidak ada yang tetap, dan tidak ada kebenaran informasi yang benar-benar orisinal inilah seoang wirausahawan mesti berinovasi dan menciptakan dinamika bisnis berdasarkan informasi bisnis yang ada.
Kondisi post-truth saat ini menghadirkan tantangan baru bagi bisnis dalam bentuk penipuan, berita palsu, propaganda, dan kebohongan. Persoalannya adalah bagaimana membangun komunikasi yang otentik, asli, dan etis sehingga dapat mengatasi fenomena post-truth ini? Media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemberantasannya karena informasi dan berita palsu telah menyebabkan malapetaka di semua lapisan masyarakat saat ini.
Ekonomi korporasi
Kondisi pasca-kebenaran bukan sekadar praktik yang berkembang di arena politik melainkan dalam praktik ekonomi dan bisnis. Llorente menulis, “Post-truth is not just a practice that develops in the political arena. It also dangerously and arbitrarily develops in advertising and in the corporate environment”.
Lihatlah bahaya dan kesewenangan periklanan dan informasi korporat. Banyak iklan bukan bertujuan menginformasikan produk melainkan mestimulasi hasrat membeli konsumen. Komunikasi perusahaan-perusahaan besar—terutama di sektor-sektor strategis seperti energi dan keuangan— lebih berurusan dengan pencitraan dari pada mengungkap kondisi riil ekonomi Perusahaan. Itu artinya, protokol prilaku ekonomi harus ditinjau kembali. Komunikasi perusahaan-perusahaan seharusnya tidak hanya melibatkan—atau mungkin bukan yang terutama—transmisi pengetahuan, melainkan juga menghilangkan berita bohong, versi alternatif, rumor, dan, terkadang, ketidakbenaran yang mencolok.
Politik, bisnis, bahkan seluruh masyarakat telah kehilangan mekanisme pertahanan diri dari intrik-intrik infiltratif era post-truth. Alih-alih mengambil jarak dengan melakukan refleksi kritis, masyarakat era post-truth justru tenggelam dalam kubangan irasionalitas massa. Masyarakat terpenjara dalam alam kedua yang tanda disadari menyandera.
Transmisi informasi dalam jurnalisme ekonomi bukan sekedar persoalan teknologi digitalisasi melainkan substansi berita, etika profesionalisme, dan kebenaran informasi. Narasi ekonomi secara moral bukan sekedar menurun melainkan juga mengaburkan tanggung jawab dan pengawasan sosial sebagai barometer kebenaran. narasi ekonomi
Ekonomi dan Bisnis di era post-truth
Stuart P. M. Mackintosh dalam Business economics in a post-truth era (2017) menyatakan bahwa ekonom dan bisnis saat ini menghadapi tantangan yang semakin besar dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan politik. “Para pakar” dan ekonom tidak lagi disukai oleh masyarakat dan pembuat kebijakan tertentu. Dalam era post-truth, ‘pakar dan ekonom’ sudah ‘mati’. Para pakar dan ekonom tidak menguasai segalanya. Media sosial dan digitalisasi informasi sudah ‘membunuh’ profesionalitas ekonom dan policymaker.
Argumen, prediksi, dan kebijkan para ahli tidak hanya tidak tepat sasaran melainkan juga sering gagal. Maka menurut Mackintosh, ekonom dan pebisnis mesti jujur tentang kegagalan dan keterbatasan model yang diperjuangkan. Dengan cara itu, kita siap untuk membela kebenaran dari kepalsuan, realitas dari opini, otentisitas dari pencitraan. Penting bahwa pengambilan keputusan pertama-tama didasarkan pada fakta orisinal dan integritas tanpa bias. Memori historis tentang krisis masa lalu dan prediksi perkembangan masa depan tidak dengan sendirinya jelas. Warga negara biasa yang ‘‘bukan ahli’’ tampak semakin memiliki pendapat sendiri tanpa mengetahui faktanya. Akademisi post-truth berbicara tentang “matinya keahlian”.
Keahlian mungkin tidak mati. Ia tidak hanya terlalu kuat melainkan juga dibangun dan dirawat dengan habitus yang beradab. Namun, para ahli—termasuk ekonom—menghadapi penghinaan dan ketidakpercayaan. Penolakan terhadap keahlian tidak berarti harus menolak untuk mengambil posisi atau menyatakan keyakinan. Pertanyaannya bagaimana ekonom dan pebisnis mesti bereaksi?
Mackintosh (2017) menguraikan beberapa langkah penting yang harus dilakukan.
1) Jujur tentang keterbatasan dan kegagalan kita karena mengenali keterbatasan adalah kunci pengaruh kita, sekarang dan di masa depan. Di era pasca-kebenaran, pertama-tama kita harus melihat standar profesional kita dan mempertahankan norma serta budaya kita. Profesionalitas mesti dibangun di atas keseimbangan, transparansi, dan kejujuran dengan cara yang wajar.
2) Mengenai keterbatasan model ekonomi dengan bersikap realitis, penuh kehati-hatian, kritis, dan kontekstual.
3) Mempertahankan kebenaran dari kepalsuan. Dalam era post-truth tidak ada fakta alternatif. Senator New York Daniel Patrick Monahan beberapa dekade lalu menyatakan, “Setiap orang berhak atas pendapatnya sendiri, tetapi tidak berhak atas faktanya sendiri”. Data harus menjadi patokan dan disajikan seakurat dan seadil mungkin.
4) Pentingnya data, lembaga pengolah data, dan misinya. Integritas data penting, begitu juga dengan lembaga pengolah data yang bekerja secara statistikal, professional, dan objektif tanpa bias dalam rangka pengambilan keputusan mereka. Semua kebijakan dan Keputusan bisnis sangat bergantung pada kumpulan data empiris.
5) Ekonom dan pebisnis adalah pendongeng. Mendongeng atau narasi merupakan transmisi memori historis sebagai dalah satu kunci dalam pengambilan keputusan dan perubahan budaya.
6) Ekonom dan pebisnis merupakan pengajar sejarah praktik ekonom terutama bagi yang muda. Karena perkembangan sering dibangun dari krisis di masa lampau. Sejarah keuangan misalnya dapat menjelaskan secara serius siklus kredit. Sayangnya kurikulum inti ekonomi modern menghilangkan Sejarah ekonomi dan keuangan yang berkontribusi pada krisis tertentu. Narasi sejarah kepada generasi berikutnya akan menjadikan mereka ekonom dan pebisnis yang lebih baik dan penasihat yang lebih baik bagi para pemimpin dan pembuat kebijakan.
7) Memberikan peringatan kepada sejarah terkini. Sejarah terkini dapat memberikan contoh-contoh khusus untuk memperjelas mengapa kita harus menolak lanskap pasca kebenaran, dan mempertahankan profesi dan sumber data kita.
8) Belajar dari sejarah terdekat. Penuruanan pendapatan, penganggugran, krisis keuangan, ekonomi negatif, kekuasaan, dapat menjadi pelajaran sejarah awal kemajuan.
Menghadapi ancaman kondisi era pasca kebenaran, wirausahawan dan ekonom bisnis harus jujur tentang kegagalan, bersikap rendah hati tentang kapasitas model yang digunakan, serta mempertahankan standar profesi yang dibutuhkan. Pertahankan lembaga data, anggaran, staf, dan data yang mereka hasilkan yang mendukung pekerjaan dan proses pengambilan keputusan berbasis fakta yang kita dukung. Dan kita harus mengingat dan menyampaikan contoh-contoh historis yang mengingatkan kita akan bahaya dan risiko di masa mendatang.
Kembali ke verifikasi
Informasi, komunikasi, dan jurnalisme politik, hukum, dan ekonomi harus mampu melepaskan diri dari pencitraan. Masyarakat pun dituntut untuk beralih dari image dan pencitraan ke verifikasi. Dalam era post-truth yang diwarnai dengan digitalisasi komunikasi dan informasi, setiap orang, setiap lembaga, setiap korporat, menjadi corong bagi dirinya sendiri. Apa pun informasi, opini, dan pengetahuan tidak hanya dapat menipu melainkan juga menyesatkan.
Yang dibutuhkan adalah mencermati, mempersoalkan, mengkritisi, dan memverifikasi setiap informasi politik, hukum, ekonomi, bahkan juga agama yang berseliweran di ruang digital. Teknologi tidak saja memotret kenyataan melainkan menyembunyikan kenyataan. Pemeriksaan sistematis, rasional, dan kritis merupakan keharusan. Ekonom dan wirausahawan dalam era pasca kebenaran perlu mengembangkan kemapuan kritis untuk mencermati setiap infomasi karena setiap informasi bermuatan kepentingan. ***
