Lensa Klaten.com – Klaten – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Klaten secara resmi memfasilitasi Agenda Pertemuan Pengurus Forum Sekolah Sungai Klaten (FSSK) bersama puluhan Komunitas Peduli Sungai (KPS) se-Kabupaten Klaten pada Jumat (9/10/2026). Pertemuan strategis yang berlangsung hangat di Ruang Merapi BPBD Klaten ini diselenggarakan sebagai langkah krusial dalam memperkuat kelembagaan KPS, mengenalkan payung hukum baru FSSK, serta menyiapkan koordinasi teknis menjelang Apel Siaga, Pengukuhan Pengurus, dan Aksi Bersih Sungai Bendo di Buntalan.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Klaten bertekad membangkitkan kembali semangat kejayaan gerakan perawatan dan pemulihan ekosistem sungai seperti yang pernah dicapai pada kurun waktu 2016–2020. Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk menopang program strategis Bupati Klaten dengan slogan unggulan “Dalane alus padang, banyune lancar”, di mana masalah sampah dan tata kelola air menjadi fokus utama pembenahan.
Sinergi Pemkab dan Pentingnya Peran Pentahelix
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Joko Harjono, selaku Kepala Bidang Pengendalian Dampak, Pertamanan, dan Penaatan Lingkungan DLH Kabupaten Klaten, yang hadir mewakili Kepala DLH Klaten, Suryanto, S.T., M.M. Dalam arahannya, Joko memberikan apresiasi dan dukungan penuh Pemkab Klaten terhadap terbentuknya struktur kelembagaan baru Forum Sekolah Sungai Klaten.
“Pemerintah Daerah melalui DLH sangat mendukung terbentuknya FSSK. Forum ini hadir untuk memfasilitasi seluruh kegiatan KPS di Klaten agar rekan-rekan relawan kembali bersemangat merawat sungai, mengulangi masa kejayaan gerakan sungai kita pada rentang tahun 2016 hingga 2020 lalu,” ujar Joko dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa program pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan lintas sektor. “Program Bupati Klaten dengan slogan ‘Dalane alus padang, banyune lancar’ tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur jalan dan penerangan, tetapi juga penanganan masalah sampah dan kelancaran aliran air. Masalah komprehensif ini membutuhkan pendekatan pentahelix—keterlibatan aktif antara pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, hingga media—agar dapat dituntaskan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya.
Payung Hukum Resmi dan Visi Forum Sekolah Sungai Klaten (FSSK)
Sekretaris FSSK, Endah Sulistyowati, dalam sesi pengenalan organisasi memaparkan keberadaan FSSK yang kini memiliki landasan hukum kuat. Perubahan dari gerakan Sekolah Sungai menjadi bentuk Forum telah disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 32/300.2.3/8 Tahun 2026 tentang Pembentukan Forum Sekolah Sungai Kabupaten Klaten Periode 2026–2029.
Dalam paparannya, Endah menegaskan bahwa FSSK hadir untuk melanjutkan Visi dan Misi Sekolah Sungai Klaten sebelumnya, yakni mewujudkan sungai-sungai di wilayah Kabupaten Klaten sebagai sungai terbersih dan berdaya guna secara ekologis.
“Forum Sekolah Sungai Klaten adalah wadah koordinasi, komunikasi, edukasi, dan aksi bersama berbasis kemitraan multistakeholder (pemerintah, akademisi, komunitas/relawan, dunia usaha, dan satuan pendidikan) yang berfokus pada pemulihan, konservasi, serta pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan,” terang Endah di hadapan peserta yang hadir.
Ia memperincikan, FSSK yang kini bersekretariat di Jalan Andalas Nomor 3 Klaten tersebut memiliki empat tugas pokok utama:
Koordinasi dan Fasilitasi: Menjadi jembatan antara komunitas, pemerintah, dan pihak swasta.
Edukasi Lingkungan & Konservasi: Menggerakkan partisipasi masyarakat serta satuan pendidikan dalam menjaga ekosistem air.
Mitigasi Bencana: Melakukan langkah preventif terhadap risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Pemberdayaan Ekonomi: Mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis pengelolaan sungai dan sampah terpadu.
Solusi atas Kendala KPS: 45 Persen Perawatan Sungai Belum Optimal
Pertemuan ini dihadiri oleh 36 perwakilan Komunitas Peduli Sungai (KPS) yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Klaten. Berdasarkan data evaluasi mandiri yang dibagikan kepada pengurus KPS, terungkap sebuah fakta lapangan bahwa 45 persen kegiatan KPS dalam merawat sungai dinilai belum optimal.
Mayoritas perwakilan KPS mengungkapkan bahwa kendala utama yang dialami di lapangan adalah masih minimnya dukungan dan kesadaran dari masyarakat sekitar bantaran sungai, serta belum maksimalnya keterlibatan pemerintah desa atau kalurahan setempat.
Melalui mimbar pertemuan ini, para relawan KPS menaruh harapan besar agar keberadaan FSSK mampu mendampingi, mengadvokasi, dan menjembatani kendala-kendala struktural maupun sosial yang dialami relawan saat menjalankan aksinya di lapangan demi kelestarian lingkungan Klaten yang berkelanjutan.(Red)
