LENSA KLATEN.COM – Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menyalurkan bantuan pembangunanRumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 100 unit. Selain rumah Baznas Klaten juga mendistribusikan bantuan lain berupa jaban keluarga 100 unit serta perbaikan rumah rusak karena bencana kebakaran sebanyak 12 unit.
” Untuk tahun ini total penyaluran bantuan yang telah kita gelontorkan kepada masyarakat yang berhak sekitar 1.8 milliar. Dana tersebut berasal dari pengumpulan pembayaran zakat para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten”, demikian disampaikan Ketua Baznas Kabupaten Klaten KH.Muchlis Hudaf saat penyerahan pendistribusian bantuan yang digelar di Pendopo Kabupaten Klaten Kamis (20/11-25).
Lebih lanjut Muchlis menjelaskan untuk bantuan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 100 unit, masing masing menerima Rp. 15 juta. Jamban keluarga masing masing menerima Rp. 3 juta, serta perbaikan rumah rusak karena bencana sebesar Rp 8 juta.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo SI.KOM yang hadir dala acara tersebut mengapresiasi dan berterim kasih kepada Baznak Klaten yang telah membantu masyarakat Klaten yang kurang beruntung dengan penyaluran berbagai bantuan yang telah diterimakan.
Bupati menegaskan Baznas merupakan mitra strategis Pemerintah Kabupaten Klaten di dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Apalagi lanjut Bupati berdasarkan data di Badan Pusat Statistik di Klaten masih ada sekitar 10 persen warga yang membutuhkan bantuan pemerintah.
” Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Baznas dalam membantu pemerintah daerah, dalam berbagai persoalan sosial, khususnya masalah tempat tinggal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak serta perusahaan dengan program CSRnya ( Corporate Social Responsibility), karena hal ini sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat”, ujarnya.
Menurut Hamenang saat ini Klaten memiliki penduduk sekitar 1.3 juta jiwa. Dengan jumlah sebesar itu dan masih ada 10 persen yang harus diperhatikan, tentunya mustahil semua dapat ditangani dengan keterbatasan APBD yang ada.
Dan ini memerlukan pihak ketiga. Dalam hal ini Baznas, perusahaan swasta serta lembaga lain yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. ” Kalau Pemerintah Kabupaten Klaten hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dipastikan tidak akan mampu mencukupi, maka kita menggandeng mitra strategis seperti Baznas dan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan”, ujarnya.
